Jaminan Pembayaran di Akhir Tahun (2)

Bagaimana bila pekerjaan belum selesai pada batas akhir penyelesaian sebagaimana dalam kontrak?

Dalam perpres 70/2012 mengenai perubahan perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pasal 93 putus kontrak secara sepihak dapat dilakukan oleh PPK dengan pertimbangan : a. Berdasarkan penelitian PPK, penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; b. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.

Pekerjaan fisik dan kegiatan lainnya yang belum selesai pekerjaan dapat dibedakan menjadi 3 kriteria :

Jaminan Pembayaran di Akhir Tahun

Batas akhir pengajuan SPM-LS tahun ini adalah pada tanggal 17 Desember 2012. Satuan kerja harus mengajukan SPM-LS kepada KPPN paling lambat pada tanggal tersebut pada jam kerja. SPM-LS, selain untuk pembayaran belanja pegawai, perjalanan dinas juga dapat digunakan untuk pembayaran kepada pihak ketiga/rekanan/penyedia jasa atas dasar perikatan atau kontrak.

Penyelesaian suatu pekerjaan seperti yang tertuang dalam suatu kontrak/perjanjian bisa saja waktu penyelesaian pekerjaan tersebut berakhir pada tanggal setelah batas akhir pengajuan SPM-LS. Serah terima pekerjaan dalam suatu perjanjian/kontrak bisa saja berakhir diantara tanggal 18 s.d 31 desember. bagaimana dengan proses pembayaran untuk pekerjaan yang akan diselesaikan pada tanggal tersebut? Apa yang dapat dilakukan pengelola keuangan menghadapi situasi tersebut?

Pemecahan Paket Tidak Untuk Menghindari Lelang

Dalam Dokumen DIPA, bila kita melihat kertas kerja RKAKL atau POK, terkadang terdapat beberapa detail pengeluaran yang mungkin saja pada pelaksanaan tidak dibutuhkan. contoh : Dalam DIPA atau POK Satuan Kerja (Satker) terdapat alokasi belanja modal untuk 1 paket pembuatan partisi counter pelayanan dengan nilai Rp 300 juta. Pada saat pelaksanaan, ternyata KPA berencana untuk melakukan perubahan menjadi 2 paket :

1. paket partisi ruang kerja senilai Rp 200 juta
2. paket partisi ruang kepala kantor senilai Rp 100 juta.

bagaimana kita menyikapinya terhadap rencana perubahan paket tersebut?

Perbandingan 2 peraturan

Penyerapan dana APBN dari tahun ke tahun selalu mengalami keterlambatan dan mengalami puncaknya di penghujung tahun anggaran pada triwulan III.  Suksesnya penyerapan anggaran belanja sesuai dengan perencanaan pengeluaran belanja tidak lepas dari ketentuan yang mengaturnya. Ada 2 ketentuan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari hal tersebut di atas :

1. Ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah
2. Ketentuan yang mengatur pelaksanaan Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN).

Hampir sebagian besar dana dalam APBN digunakan untuk pembelian barang dan jasa. Sehingga diperlukan ketentuan yang mengaturnya. Sedangkan mekanisme yang mengatur pencairan dana yang diajukan Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasanya kepada Bendahara Umum Negara (BUN) atau kuasanya menjadi hal yang utama dalam rangka penyerapan APBN.

Penggunaan SPM-LS Bendahara

Ditengah kesibukan melakukan validasi dan verifikasi atas pelaksanaan APBN, masih dijumpai beberapa satker yang menggunakan mekanisme pembayaran LS yang menurut saya kurang tepat. Ada beberapa satker yang mengajukan pembayaran konsultan perencanaan, pembayaran tenaga cleaning service, satpam dengan menggunakan mekanisme LS kepada bendahara. Malah pernah terjadi satker mengajukan dispensasi kepada Kanwil agar pembayaran konsultan tenaga asing dapat dibayarkan menggunakan SPM-LS bendahara.

Bagaimanakah seharusnya peruntukkan penggunaan SPM-LS bendahara itu?

Filosofi dari penggunaan SPM-LS adalah agar pembayaran atas hak tagih kepada negara dipastikan langsung diterima oleh penerima hak yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Penerima hak tersebut bisa pihak ketiga (rekanan), perorangan, atau pegawai satker.

Mekanisme Pembayaran APBN

Dalam pencairan dana pengeluaran negara dikenal 2 mekanisme pembayaran, yaitu mekanisme pembayaran langsung kepada pihak ketiga (LS) dan melalui Uang Persediaan (UP). Mekanisme LS menyalurkan pencairan dana dari Bendahara Umum Negara (BUN) kepada pihak ketiga sebagai penerima hak tagih kepada negara atas prestasi/kemajuan pekerjaan yang telah diselesaikan dari pemberi pekerjaan (Kementerian/satuan kerja (satker)). Mekanisme UP yaitu melakukan pembayaran kepada penerima hak tagih melalui bendahara pengeluaran masing-masing satker. Dalam hal penggunaan mekanisme UP, bendahara pengeluran terlebih dahulu mengajukan permintaan uang muka kerja (UP) kepada Kuasa BUN (KPPN).

Pembiayaan Belanja Modal Gedung

Anggaran biaya pembangunan bangunan gedung negara yang tersedia dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) terdiri atas komponen :

• Biaya konstruksi fisik, digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara yang dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan secara kontraktual dari hasil pelelangan
• Biaya perencanaan teknis konstruksi, digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung negara yang dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan secara kontraktual dari hasil seleksi.
• Biaya pengawasan konstruksi, digunakan untuk membiayai pengawasan pembangunan bangunan gedung negara yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan secara kontraktual dari hasil selesi.
• Biaya pengelolaan kegiatan, digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan.

Persyaratan diangkatnya Seorang PPK

Dalam beberapa diskusi dengan beberapa teman sering dilontarkan pertanyaan terkait persyaratan diangkatnya seorang PPK. Kita ketahui posisi atau jabatan PPK sangat strategis dalam pengelolaan keuangan. Hampir sebagian besar diangkatnya seseorang sebagai PPK bukan karena kompetensi yang dimilikinya melainkan karena jabatan eselon tertentu yang disandangnya.

Kita tentunya sepakat keberadaan seseorang dalam suatu organisasi dengan posisi yang penting, kualitas  dari orang tersebut dapat menentukan keberhasilan organisasi tersebut. Perubahan lingkungan organisasi yang begitu cepat membutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan kemampuan yang sesuai dengan visi dan misi organisasi. Kompetensi mutlak diperlukan dalam pengelolaan keuangan negara terutama terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pejabat Pembuat Komitmen

Istilah “Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)” ini mulai diperkenalkan dalam PMK 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Ketentuan tersebut merupakan implementasi pasal 4 mengenai kewenangan administratif yang dimiliki kementerian negara/lembaga meliputi kewenangan melakukan perikatan atau tindakan-tindakan lainnya yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran negara. Pengeluaran anggaran belanja tidak terlepas dari pengadaan barang dan jasa, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Tugas Pokok PPK

Dalam pasal 4  PMK 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran APBN Pada Satuan Kerja, PPK mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

Komitmen...Apa Itu?

Komitmen dari sudut pandang yang berbeda tentunya punya arti yang berbeda pula. Komitmen dapat berarti berpegang teguh dan fokus pada keputusan yang diambil sehingga berdampak pada resiko dan konsekuensi yang harus ditanggungnya.

Dalam literatur lain disebutkan, Komitmen merupakan kewajiban yang akan menimbulkan pembayaran di masa yang akan datang berdasarkan pemenuhan kondisi atau kriteria tertentu (Radev & Khemani, 2007). Secara umum terdapat dua jenis komitmen. Komitmen khusus (spesific commitment) dan komitmen yang berkelanjutan (continuing commitment). Komitmen khusus adalah komitmen yang menimbulkan kewajiban pembayaran atau serangkaian pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Termasuk dalam komitmen khusus adalah penerbitan purchase order atau persetujuan kontrak pengadaan barang dan jasa. Sedangkan komitmen yang berkelanjutan merupakan komitmen yang pembayarannya bersifat berkelanjutan, tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan tidak didasarkan pada adanya kontrak tersendiri, seperti pembayaran untuk gaji, tunjangan dan sejenisnya (Radev & Khemani, 2007).

Komponen Pembiayaan Belanja Barang & Modal

Hampir sebagian besar belanja pemerintah yang dialokasi dalam APBN dilaksanakan melalui proses pengadaan barang dan jasa, seperti belanja barang, belanja modal, sebagian belanja bantuan sosial, dan belanja hibah. Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa seluruh komponen pembiayan terkait dengan belanja barang terutama belanja modal dapat dialokasikan pada saat penyusunan anggaran (DIPA).

Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54 tahun 2010 yang mengatur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pasal 23 (2) disebutkan bahwa K/L/satker menyediakan biaya untuk pelaksanaan penyedia Barang/Jasa yang dibiayai dari APBN yang meliputi :

• honorarium personil organisasi Pengadaan (panitia pengadaan, PPHP, honor tim teknis, tim pendukung;
• biaya pengumuman Pengadaan Barang/Jasa;
• biaya penggandaan dokumen pengadaan Barang/Jasa dan biaya lainnya yang diperlukan (biaya survei harga, biaya rapat, biaya lain-lain).

Belanja Barang & Belanja Modal Dalam Perolehan dan Pemeliharaan BMN

Seringkali dalam proses penyusunan anggaran (DIPA) ditemui beberapa permasalahan, antara lain adanya perbedaan persepsi dalam penyusunan dan pengelompokan belanja. Perbedaan yang biasa dijumpai adalah dalam menentukan elemen-elemen biaya yang dimungkinkan dikelompokkan dalam belanja  barang dan belanja modal.

Pengertian Belanja Barang dan Modal

Belanja barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang yang habis pakai seperti alat tulis kantor, pengadaan/penggantian peralatan kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga.

Rekening Bendahara Satker

Dalam pengelolaan keuangan negara, K/L atau satuan kerja sebagai PA/KPA yang memiliki alokasi anggaran dalam DIPA dalam rangka pelaksanaan pengeluaran APBN, dapat membuka rekening pengeluaran yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang dibuka atas nama jabatan dengan nama “Rekening Bendahara Pengeluaran Kantor .......”.

Prosedur permohonan pembukaan dan pemberian persetujuan diatur dalam PMK 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik K/L/Satker. Hingga saat ini masih saja banyak terjadi, satker membuka rekening terlebih dahulu tanpa adanya persetujuan Kuasa BUN (KPPN). Namun lebih unik lagi, masih terjadi KPPN malah memberikan ijin persetujuan pembukaan rekening yang telah dibuka terlebih dahulu oleh satker (bendahara). Bagaimana prosedur mengenai pengelolaan rekening yang seharusnya?

Pejabat Penguji & Penandatangan SPM (PP-SPM)

Hampir 3 bulan blog ini stagnan, karena kesibukan. Mudah-mudahan selalu diberi kekuatan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan. Beberapa hari terakhir ini seorang sahabat berdiskusi mengenai pejabat penguji tagihan dan penandatangan SPM (jadi ada ide untuk menulis lagi). Tema diskusinya adalah apakah pejabat penguji tagihan itu dapat dipisahkan/dibedakan dari penandatangan SPM (2 orang)? Atau pejabat penguji tagihan dan penandatangan SPM adalah 1 orang ? Apakah dalam melaksanakan pengujian PP-SPM dapat dibantu oleh staf keuangan?

Pemaketan Barang dan Jasa

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan kewajiban menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) barang/jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/Satuan Kerja (satker) masing-masing. RUP yang disusun meliputi pemaketan pekerjaan.

Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

Peraturan Verifikasi dan Aklap

No	Peraturan	Uraian
1	PP Nomor 8 Tahun 2006	Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
2	PP Nomor 71 Tahun 2010	Standar Akuntansi Pemerintah
3	PMK 171/PMK.05/2007	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
4	PMK 23/PMK.05/2011	Perubahan PMK 171/PMK.05/2007
5	Per-38/PB/2006	Pedoman Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
6	Per-40/PB/2006	Pedoman Akuntansi Persediaan
7	Per-33/PB/2008	Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal
8	Per-08/PB/2009	Penambahan dan Perubahan BAS
9	Per-59/PB/2009	TC Penyesuaian Sisa Pagu DIPA karena Setoran Pengembalian
10	S-9646/PB/2010	Penjelasan Per-59/PB/2009
11	Per-62/PB/2009	TC Penyajian Informasi Pendapatan & Belanja Secara Akrual
12	Per-82/PB/2011	Piutang Tak Tertagih pada K/L
13	Per-85/PB/2011	Penatausahaan PNBP

Peraturan Kekayaan Negara

No	Peraturan	Uraian
1	PMK 120/PMK.06/2007	Penatausahaan Barang Milik Negara
2	PMK 29/PMK.06/2010	Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara
3	PMK 250/KMK.06/2011	Pengelolaan BMN yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tusi K/L

Peraturan Perbendaharaan

No	Peraturan	Uraian
1	UU 17/2003	Undang-Undang Keuangan Negara
2	UU 1/2004	Undang-Undang Perbendaharan Negara
3	PMK 190/PMK.06/2012	Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN (pengganti PMK 134/2005 dan 170/2010)
4	PMK 134/PMK.06/2005	Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN (dinyatakan tidak berlaku)
5	PMK 170/PMK.05/2010	Penyelesaian Tagihan Atas Beban APBN Pada Satuan Kerja (dinyatakan tidak berlaku)
	Lampiran PMK 170	Lampiran PMK 170
6	PMK 025/PMK.05/2012	Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran Berikutnya
7	PMK 113/PMK.05/2012	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, PN dan PTT
8	Per-22/PB/2012	Juknis Pelaksanaan Pembayaran Terhadap Pihak-Pihak Tertentu Yang Melakukan Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa dengan Pemerintah Secara Konsorsium
9	Per-06/PB/2009	Mekanisme Pelaksanaan APBN di Lingkungan POLRI
10	Per-66/PB/2005	Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
11	Per-11/PB/2011	Perubahan atas Perdirjen 66/PB/2005
12	Per-41/PB/2012	Perubahan kedua atas Perdirjen 66/PB/2005
13	Per-20/PB/2011	Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Melalui SKPA
14	Per-16/PB/2012	Juklak Pencairan & Penyaluran Dana Bantuan Siswa Miskin
15	Per-19/PB/2012	PIN SPM
16	Per-54/PB/2008	Rekam Data Elektronis SPM
17	Per-57/PB/2010	Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
18	Per-41/PB/2011	Perubahan 1 Per57/PB/2010
19	Per-88/PB/2011	Perubahan 2 Per57/PB/2010
20	S-3775/PB/2012	Pembayaran Honorarium dalam Pelaksanaan Anggaran

Peraturan Perpajakan

No	Peraturan	Uraian
1	UU Nomor 13 Tahun 1985	Bea Meterai
2	PP Nomor 24 Tahun 2000	Perubahan Tarif Bea Meterai
3	PP Nomor 51 tahun 2008	Petunjuk Penyusunan & Penelaahan RKAKL (tidak berlaku)
4	PP Nomor 40 tahun 2009	Perubahan PP 51 tahun 2008
5	PMK No 563/PMK.03/2003	Penunjukan Bendahara Sebagai WAPU
6	PMK No 252/PMK.03/2008	Juklak PPh atas Pekerjaan, Jasa, & Keg Orang Pribadi
7	PMK No 154/PMK.03/2010	Pemungutan PPh pasal 22
8	PMK No 262/PMK.03/2010	Pemotongan PPh pasal 21 Pejabat Negara, PNS
9	PMK No 68/PMK.03/2010	Batasan Pengusaha Kecil PPN
10	PMK No 162/PMK.011/2012	Penyesuaian besarnya PTKP
11	PMK No 206/PMK.03/2012	PTKP pegawai harian, mingguan
12	SE-51//PJ/2012	Penyesuaian PTKP
13	SE-21/PJ.51/2000	PPN dan PPnBM dalam Tata Niaga Kendaraan Bermotor
13	PMK No 244/KMK.03/2008	Jenis Jasa Lain (pasal 23 ayat 1)
13	PMK No 155/KMK.03/2001	Barang Bebas PPN

Peraturan Perencanaan

No	Peraturan	Uraian
1	PP Nomor 90 Tahun 2010	Penyusunan RKAKL
2	PMK No  94/PMK.02/2013	Petunjuk Penyusunan & Penelaahan RKAKL
3	PMK No 112/PMK.02/2012	Petunjuk Penyusunan & Penelaahan RKAKL (tidak berlaku)
4	PMK No 160/PMK.02/2012	Petunjuk & Pengesahan DIPA
5	PMK No 32/PMK.02/2013	Tata Cara Revisi Anggaran 2013
6	PMK No 117/PMK.02/2013	Perubahan PMK 32/PMK.02/2012
7	PMK No 37/PMK.02/2012	Standar Biaya Tahun Aggaran 2013
8	PMK No 31/PMK.02/2013	Perubahan PMK 37/PMK.02/2012
9	PMK No 72/PMK.02/2013	Standar Biaya Tahun Aggaran 2014
10	PMK No 13/PMK.02/2013	Biaya Operasional dan Pendukung Pengadaan Tanah
11	Per-12//PB/2013	Juknis Revisi Anggaran TA 2013

Mudah Memahami PBJ

Buku ini memberikan wacana atau keilmuan sederhana mengenai berbagai aspek yang mungkin belum dijelaskan secara rinci dalam Perpres 54 tahun 2010 maupun Perpres 70 tahun 2012, dan berbagai peraturan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penjelasan dalam buku ini dikaitkan dengan aspek anggaran dan perpajakan serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Buku yang ditulis oleh Kasubdit Advokasi LKPP ini diharapkan dapat digunakan sebagai wawasan bagi panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah atau Unit Layanan Pengadaan (ULP), Pejabat Pembuat Komitmen, Pengguna Anggaran, para penyedia atau pemborong untuk memenangkan tender pemerintah, akademisi sebagai pemerhati pengadaan, para pelaksana keuangan, penggerak layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), auditor, ahli hukum dan masih banyak lagi.

Spesifikasi Buku :

-  Isi Buku 205 Halaman Cetak BW, HVS 70 gsm

-  Jilid Hot Bending Cover Full Colour

-  Finishing Laminating Dof

Pemesanan Hubungi :
Sabriani 081311220159
Eldien HP : 087885589333, BBM : 27328C11

Mudah Membaca Perpres 70

Buku “Mudah Membaca Perpres 70 Tahun 2010” ini merupakan Konsolidasian (susunan dalam satu naskah) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Buku ini merupakan salah satu upaya untuk memudahkan para pengelola pengadaan pada instansi Pemerintah, para penyedia barang/jasa, dunia usaha maupun masyarakat luas dalam membaca serta memahami Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010  yang telah diubah sebanyak dua kali dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 70 Tahun.

Melalui Buku ini diharapkan para praktisi pengadaan pemerintah dapat seketika membaca ketentuan-ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 terkini (upto-date) yang telah disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terakhir tanpa perlu membuka secara terpisah kedua Perpres perubahan sehingga memudahkan dalam membaca.

Buku ini terdiri atas tiga bagian, yakni bagian pertama berisi Pendahuluan yang menjelaskan secara singkat latar belakang perubahan Perpres 54 Tahun 2010 serta petunjuk membaca konsolidasian. Bagian kedua berisi Konsolidasi Perpres 54 Tahun 2010 terkait Batang Tubuh dan Penjelasan. bagian ketiga berisi matrikulasi Perubahan Perpres 54 Tahun 2010.

Spesifikasi Buku :

-  Isi Buku 186 Halaman Cetak BW, HVS 70 gsm

-  Jilid Hot Bending Cover Full Colour

-  Finishing Laminating Dof

Pemesanan :

Hubungi Sabriani 081311220159
Eldien HP : 087885589333, BBM : 27328C11
M. Dwi Haryanto 082190711499 (Wilayah Sulawesi Barat)

Rekening K/L/Satker, Perlukah Izin BUN ?

Beberapa waktu lalu ramai diberitakan rekening gendut PNS Muda, yang sebelumnya ramai pula di beberapa media masa mengenai rekening gendut perwira di tubuh POLRI. Beberapa pengamat menduga bahwa rekening tersebut terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat. Ada yang menyebut “Uang mengenai proyek” dan lain-lain, yang tentunya bukan uang hasil usaha/bisnis pribadi, namun terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat.

Panitia Pengadaan dan PPK Wajib Bersertifikat

Dengan terbitnya Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada bulan Agustus 2010 menggantikan Keppres 80 tahun 2003 terdapat beberapa perubahan yang mendasar salah satu diantaranya adalah pembentukan organisasi pengadaan yang tidak diatur dalam Keppres 80 tahun 2003 sebelumnya. Organisasi pengadaan barang/jasa terdiri dari PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan, dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. ULP ini yang pada nantinya akan menggantikan peran panitia pengadaan yang bersifat Adhoc yang wajib dibentuk K/L/D paling lambat pada tahun 2014. Anggota Pokja ULP (panitia pengadaan)/pejabat pengadaan dan PPK harus memenuhi persyaratan memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang diterbitkan LKPP.

Alokasi Honorarium dalam DIPA

Beberapa hari ini, ada beberapa pengelola keuangan satker berdiskusi mengenai alokasi honorarium dalam DIPA. Setelah meneliti alokasi DIPA, masih terdapat ketidaksesuaian, salah satunya mengenai alokasi honorarium dalam DIPA. Ada satker yang tidak teralokasikan honor untuk PPK dalam akun 521115, dan besaran satuan honornya untuk pengelola yang lain (KPA, bendahara, dll) masih dibawah standar biaya masukan sebagaimana diatur dalam PMK 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012. Ada juga satker yang keliru mengalokasikan honor untuk pengelola kegiatan di puskesmas pada 521213 yang kalo dihitung-hitung kurang Rp 100 juta lebih. Adakah solusi hal tersebut ?

Awal Tahun, Apa yang harus dilakukan ?

Ditengah-tengah tugas sehari-hari, beberapa kali saya sempat berinteraksi dengan pengelola keuangan mengenai beberapa hal, diantaranya terkait dengan pelaksanaan anggaran di satkernya. Saat ini seluruh satker pengelola dana APBN sudah memegang DIPA. Apa yang harus dilakukan oleh pengelola keuangan ?

Meneliti RKAKL

Biasanya usulan RKAKL suatu K/L berasal dari bawah yaitu satker di masing-masing daerah. Kemudian dikonsolidasikan di tingkat K/L untuk dilakukan penelaahan dan pembahasan RKAKL dengan kemenkeu dan DPR. Pada prakteknya tidak menutup kemungkinan terjadi, apa yang diusulkan satker berbeda dengan yang terdapat dalam DIPA yang telah disetujui dan disahkan. (Saya Jadi teringat dulu, suatu satker di kementerian agama di Sulbar yang mendapatkan alokasi belanja modal yaitu mesin pemotong rumput selama 2 tahun anggaran berturut-turut padahal sekolah tersebut tandus tidak memiliki halaman rumput.)

Pengadaan di TA 2012 Wajib E-Procurement

Di penghujung akhir tahun 2011, Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011. Presiden menginstruksikan ke seluruh jajarannya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam upaya pencegahan dan pemberantas korupsi di TA 2012.

Salah satu instruksinya mengenai pelaksanaan transparansi proses pengadaan Badan Publik Pemerintah. diharapkan semua Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Pemda (Provinsi/ Kabupaten/Kota) melaksanakan pengadaan barang/ jasa menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), dengan mendirikan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di K/L atau Pemda masing-masing, atau bergabung dengan LPSE terdekat. Sehingga terbentuk satu LPSE Nasional.

Persyaratan Pajak dalam Pelelangan

Kepatuhan Penyedia Jasa terhadap perpajakan merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi penyedia barang/jasa ketika ingin mengikuti proses pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam pasal 19 huruf k Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa penyedia barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Psl 21, PPh psl 23 (bila ada transaksi), PPh psl 25/Psl 29 dan PPN (bagi pengusaha kena pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.Persyaratan pemenuhan kewajiban pajak tahun terakhir dengan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa dapat diganti oleh penyedia barang/jasa dengan penyampaian Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Laporan Keuangan Satker

Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, tiap-tiap kementerian negara/lembaga (entitas pelaporan) wajib menyelenggarakan akuntansi dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan (LKKL) secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang disampaikan oleh entitas pelaporan merupakan konsolidasian dari laporan keuangan yang disampaikan oleh satuan kerja (satker) di lingkup kementerian negara/lembaga tersebut sebagai entitas akuntansi.

Wajib Pungut

Kalo melihat struktur APBN, sebagian besar penerimaan negara yang digunakan untuk pengeluaran belanja berasal dari penerimaan pajak. Segala upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan. Sebagian besar dana yang dikelola kementerian negara/lembaga pada satuan kerja untuk belanja dalam rangka membiayai kegiatan-kegiatan memiliki potensi menyumbang penerimaan pajak. Sehingga perlu mendapatkan perhatian dari pimpinan kementerian negara/lembaga/satker.

Kewenangan Pengelolaan Keuangan (2)

Dengan diterbitkannya paket UU Keuangan Negara, disebutkan dalam UU No 17 tentang Keuangan Negara bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasan pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan bersifat umum dan khusus. Sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Barang kementerian negara/ lembaga yang dipimpinya. Menteri Keuangan sebagai pembantu presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO), sementera setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakektnya adalah Chief Official Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Kewenangan Pengelolaan Keuangan (1)

Secara garis besar, pengelolaan keuangan dikelompokkan kedalam 3 kewenangan.

1. Kewenangan yang dimiliki seseorang/pejabat untuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan adanya pengeluaran dan/atau penerimaan negara. Orang/pejabat yang memiliki kewenangan ini disebut Otorisator. Contoh : Seorang kepala kantor yang menerbitkan SK KGB (Kenaikan Gaji Berkala) dapat mengakibatkan pengeluaran negara dalam pembayaran gaji;  Seorang kepala kantor yang menerbitkan Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan adanya penerimaan negara yaitu penerimaan sewa rumah dinas bagi pegawai yang menempati rumah dinas tersebut.